Tags
Haaiiiii… Halooo.. Apakabar semuanya?? Udah lama berfikir untuk menjadikan salah satu tema blog ini tentang lika-liku dunia pegawai. Etapi kok kalau mulai nulis dan ngomongin ini males bener yak, rasanya kurang menarik aja gitu
Nah, mumpung lagi mau nulis tentang tema ini, yuks mari mendengarkan pendapat niee tentang salah satu topik yang tahun 2011 lalu sangat hangat didengungkan oleh kementerian (dalam hal ini aku lebih sering menyebutnya orang pusat) apalagi kalau bukan (seperti judul yang aku tulis) Moratorium.
Moratorium pegawai adalah penghentian sementara perekrutan pegawai negeri sipil yang menurut berita di website Menpan sendiri di sini akan BARU berakhir pada Desember 2012. Padahal kenyataannya yang aku lihat sudah tuh ada ngerekrut pegawai dari pertengahan tahun 2012.
Sebenarnya perlu gak seh moratorium ini diberlakukan? Pendapat aku perlu gak perlu seh. Tergantung apa yang akan digantung *eh*
Kebanyakan masyarakat akan bilang : “bagus tuh, PNS kan banyak yang kurang kerjaan, buktinya banyak yang sering bolos, nganggur dan banyak hal negatif lainnya”. Kenyataannya? Ya bisa iya bisa gak seh (lah si niee gantung terus ngomongnya
)
Harus dilihat kasus berkasus seh. Misalnya, kalau untuk administrasi menurut aku pegawai itu sudah sangat cukup dan kadang malah berlebihan. Ini yang perlu diberlakukan moratorium. Sedangkan untuk pegawai fungsional seperti kalau di bidang aku dokter, perawat atau bidan serta (nambah deh) guru rasanya kurang pas lah moratorium ini diberlakukan.
Bayangkan aja di daerah aku misalnya, Dokter yang selayaknya di satu Puskesmas itu harus kudu wajib ada minimal 2 orang, di sini kenyataannya ada dokter yang pegang 3-4 Puskesmas sekaligus! Bidan yang seabrek-abrek kerjaannya (di mana kalau bidan di Puskesmas itu bukan hanya kerja didalam gedung yak! Karena peran Puskesmas itu sebenarnya lebih kepada promotif dan preventif) bisa-bisanya cuma ada 2 di Puskesmas, lah kalau ada Posyandu siapa yang jaga Puskesmas? Guru juga bernasib sama.
Lalu kenapa banyak pegawai di (misalnya) Puskesmas ‘kelihatannya’ kurang bekerja niee? Karena perekrutan yang kurang pas menurut aku.
Misalnya gini, kami dari kantor ini telah menyusun kebutuhan pegawai yang diperlukan itu dokter 5 orang dan berkelebihan tenaga farmasi. Dari kami masuk ke daerah, dari daerah diserahkan ke propinsi dan dari propinsi baru deh ke pusat. Sampai akhirnya keluar perekrutannya akhirnya yang akan diterima itu 5 orang farmasi dan 1 orang dokter. Nah loh! Mau diapakan lagi farmasi itu? Kan sudah lebih, jadinya ‘nganggur’ deh. Mulai deh digosipin kurang kerjaan lagi. Ya emang kurang seh kerjaannya orangnya rame gitu!
Pendataan yang kurang akurat untuk kebutuhan dan pekerjaan yang menurut aku perlu dibenahi oleh baik di daerah maupun di Pusat. Mungkin dibuat aplikasi khusus untuk pegawai yang datanya diisi oleh daerah yang langsung dilihat oleh pemerintah pusat atau bahkan masyarakat. Kalau pendataan ini sudah baik aku rasanya gak ada lagi deh kelebihan pegawai yang dirasakan sekarang. Perekrutan pegawai negeripun gak perlulah serentak yang jumlahnya luar biasa banyak. Cukup perinstansi yang dikelola dengan transparan dan sesuai dengan keperluan dan yang pasti pendanaan yang seminim mungkin dong yak
Jadi intinya moratorium gak bisa diberlakukan untuk seluruh pegawai. Harus dilihat kasus perkasus juga. Kalau disamaratakan untuk seluruh pegawai apakabar daerah yang pegawainya (terutama fungsional) kekurangan?
***
Kalau temen-temen pendapat tentang moratorium ini apa? Yuks share
ps: ini nulis dikit capek juga yak. Takut salah bo kelebihan ngomong
ps lagi : Tak bosan-bosan aku untuk mengingatkan agar jangan lupa ikutan GA aku yak temen-temen! http://irniirmayani.wordpress.com/2012/10/31/giveaway-sebuah-permintaan/ bener-bener ditunggu loh kehadirannya secara ‘nyata’


